Seiring dengan lonjakan penggunaan kendaraan pada arus mudik dan arus balik lebaran, terjadi peningkatan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Komisi VII DPR meminta kepada Pertamina dan BPH Migas untuk lebih memaksimalkan dalam mengendalikan kebutuhan BBM Bersubsidi.

”Bagaimana cara mengendalikan BBM bersubsidi sehingga tidak over kuota, karena sekarang ini sudah over,” kata Anggota Komisi VII Ali Kastella dari Fraksi Partai Hanura, setelah mendapatkan penjelasan tentang sistem dan cara distribusi BBM dalam rangka menghadapi lebaran oleh PT. Pertamina yang dihadiri juga pihak BPH Migas, Minggu (20/7), di Terminal BBM Padalarang, Jawa Barat.

Menurut Ali Kastella pengendalian BBM bersubsidi tidak berjalan dengan baik. “Misi BPH Migas adalah pengendalian BBM bersubsidi sehingga tidak membengkak terus, Saya pikir pengendalian BBM bersubsidi tidak jalankan dengan baik,” kritiknya.

Wakil Ketua Komisi VII Achmad Farial dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menambahkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) total volume BBM Bersubsidi sebanyak 48 juta kl diturunkan menjadi 46 juta kl.

“Saya minta BPH Migas mengontrol bagaimana penetapan volume 46 juta kl di APBN-P 2014 ini tidak seperti tahun lalu dengan minta tambahan lagi. Pertamina juga harus lebih bisa mengendalikan BBM dari kebocoran-kebocoran yang ada,” tegasnya.

Achmad Farial juga mengusulkan kendaraan pengguna jalan tol jangan dikasih premium (BBM bersubsidi). Karena kalau yang mudik menggunakan kendaraan mobil berarti bisa dikategorikan mampu. jadi buat apa dikasih premium.

Anggota Komite BPH Migas QoyumTjandranegara menjelaskan bahwa telah diputuskan oleh pemerintah termasuk dengan DPR bahwa mulai 1 Juli sampai akhir Desember 2014 BBM bersubsidi diturunkan dari 48 juta kl mejadi 46 juta kl.

“Sampai akhir Juni yang telah dikonsumsi sebanyak 22,9 juta kl, jadi kalau ini per semester 23 juta kl, saya memperkirakan pas jumlahnya. Jadi belum melebihi,” jelasnya.

Meski demikian diingatkan, selagi masih adanya disparitas harga BBM yang masih jauh maka penyelewengan BBM masih tetap tinggi.    

Lebih lanjut, menurutnya kendaraan mobil plat hitam harus menggunakan pertamax karena bukan 30% dinikmati oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah tapi hanya 4%.  Sebanyak 96% BBM dinikmati oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke atas,” tegas Qoyum. (as)